KELOMPOK 6 - Perbandingan Pendidikan - SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

“PERBANDINGAN PENDIDIKAN”

Disusun oleh : Kelompok 6 PAI.H

1.      Afidhatul Imaniah                            NIM. 210315261

2.      Dhofatul Hidayah                             NIM. 210315294

3.      Muhammad I’san Baidhowi            NIM. 210315296

Dosen Pengampu

Zainur Rofik

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

MEI 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena urgensinya tersebut, pendidikan dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan akan selalu ada dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga sangat mungkin sekali terjadi perbedaan hasil dan kualitas pendidikan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Bahkan antara satu negara dengan negara yang lain.

Pendidikan di Indonesia pasti berbeda dengan pendidikan di negara-negara yang lain, seperti Malaysia, Singapura, China, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Di masing-masing negara tersebut, pasti memiliki sistem, kebijakan, tujuan, struktur dan jenis pendidikan, kurikulum dan lain-lain yang telah direncanakan, dilaksanakan dan dikelola dengan baik, agar pendidikan di negara tersebut juga dapat berkembang dan tersebar luas.

Oleh karena itu, di dalam makalah ini akan dibahas tentang sistem dan kebijakan pendidikan di salah satu negara yaitu Australia, yang merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.         Bagaimana sistem pendidikan di Australia?

2.         Apa saja tujuan pendidikan di Australia?

3.         Bagaimana kurikulum pendidikan di Australia?

4.        

1

Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam bidang pendidikan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Sistem Pendidikan di Australia

Bentuk negara Australia adalah federal dengan sistem pemerintahannya parlementer. Sebagai negara berbentuk federal Australia dipersatukan dalam suatu federasi yang disebut persemakmuran (Commonwealth). Federasi Australia terbentuk pada tahun 1901 yang terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori. Keenam negara bagian tersebut adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), dan Western Australia (WA). Sedangkan dua wilayah teritori adalah Australian Capital Territory (ACT) dan Northern Territory (NT).[1]

Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah tersebut. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf atau karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah.

Di samping itu, bantuan dana umum yang diberikan kepada negara bagian, Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an, telah menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth (Commonwealth School Commission, disingkat CSC) dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth (Commonwealth Tertiary Education Commission, disingkat CTEC).[2]

2

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar Australia, lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat.

Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi para pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri.[3]

Sekolah-sekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia, dan sekolah-sekolah swasta menampung 24% dari seluruh siswa dalam tahun 1982, jumlah yang terus meningkat semenjak awal 1970-an. Hampir semua sekolah swasta berkaitan erat dengan dewan-dewan gereja, di antaranya sekolah-sekolah Katolik Roma memiliki jumlah sekolah yang paling banyak, menampung hampir 80% siswa-siswa swasta.[4]

Struktur dan jenis pendidikan di Australia, sekolah dimulai dengan kindergarten (taman kanak-kanak) dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi lima strata (tingkatan), yaitu:[5]

1.      Sekolah Dasar (Primary School): kelas 6 atau kelas 7 (tergantung pada negara bagiannya). Di negara bagian New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Capital Territory berlangsung sampai kelas 6. Sedangkan di negara bagian South Australia, Northern Territory, Queensland, dan Western Australia berlangsung sampai kelas 7.[6]

2.      Sekolah Menengah Pertama (Secondary or High School): kelas 7 atau 8 sampai kelas 10 (tergantung pada negara bagiannya). Di negara bagian New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Capital Territory lama belajar 4 tahun (kelas 7-10). Sedangkan di negara bagian South Australia, Northern Territory, Queensland, dan Western Australia lama belajar hanya 3 tahun (kelas 8-10).

3.      Sekolah Menengah Atas (Senior Secondary School): kelas 11 sampai kelas 12 yang berlangsung hanya 2 tahun.[7]

4.      Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (Vocational Education and Training). Sebelum masuk ke jenjang pendidikan tinggi, peserta didik saat di kelas 11 sudah mempersiapkan diri. Apabila mereka berminat dalam bidang ilmu aplikatif maka mereka dapat melanjutkan ke pendidikan vokasi. Bahkan untuk pendidikan vokasi juga ditawarkan bagi peserta didik yang selesai dari program Secondary School. Jadi bukan hanya untuk lulusan Senior Secondary School. Sedangkan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu yang bersifat teoretik maka mereka masuk ke pendidikan tinggi yang disebut University (Universitas).[8]

5.      Pendidikan Tinggi (University) terdiri dari jenjang sarjana dan pasca sarjana. Jenjang sarjana ditempuh dalam waktu 3 tahun dan bagi lulusannya memperoleh gelar Bachelor. Bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang pasca sarjana, mereka terlebih dahulu harus mengikuti program Bachelor Honour Degree yang berlangsung selama 1 tahun. Lulusan program tersebut memperoleh gelar Bachelor Hons. Bagi lulusan Bachelor Hons yang kualifikasinya masuk kelompok atas (First Class dan Second Class), mereka dapat langsung masuk program doktor dan tidak menempuh program master.

Jenjang pasca sarjana dapat dibedakan atas program Graduate Certificate, Graduate Diploma, Master Degree dan Doctoral Degree. Baik Graduate Certificate maupun Graduate Diploma dirancang bagi para profesional atau keterampilan bekerja sangat tinggi. Perbedaannya hanya dalam lama masa studinya dimana untuk program Graduate Certificate berlangsung selama 1 semester, sedangkan untuk Graduate Diploma lamanya 1 tahun. Program Master Degree berlangsung selama 18 bulan sampai 2 tahun yang dapat ditempuh melalui perkuliahan, penelitian, atau kombinasi perkuliahan dan penelitian. Bagi yang lulus program Master Degree memperoleh gelar Master. Program Doctoral Degree secara substansi kepada yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang merupakan karya asli sebagai pengetahuan baru. Program doktor berlangsung selama 3-4 tahun yang dapat dilakukan dalam bentuk perkuliahan dan penelitian.[9]

Murid di Australia mulai sekolah pada umur 4,5-5,5 tahun (kindergarten). Orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun (tergantung pada negara bagiannya). Pada tingkat high school, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat senior secondary school, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagian besar dari high school dan senior secondary school juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan, seperti perhotelan, turisme, muatan lokal, teknik kayu, dan teknik logam. Pada akhir kelas 12, murid sekolah mendapatkan Year 12 Certificate. Piagam tersebut disertai transkip nilai mata pelajaran yang telah diambil dengan nilai yang diraih. Untuk sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas. Di Australia terdapat public schools (sekolah-sekolah negeri) dan private schools (sekolah-sekolah swasta). Kurang lebih dua pertiga dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah swasta. Private schools dibagi menjadi dua kelompok: yang berafiliasi pada agama (biasanya Katolik atau Protestan, tetapi ada juga sekolah Islam) dan yang tidak berafiliasi kepada agama (independent schools).

Tahun akademik di Australia dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi ke dalam empat term dimana setiap term yang lamanya kurang lebih 10 minggu. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan dua minggu liburan, namun pada akhir tahun semua murid mendapatkan liburan selama kurang lebih enam minggu.

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya Indonesia. Akan tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.[10]

B.     Tujuan Pendidikan di Australia

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam Undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada kelas sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin.

Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam Undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah pendidikan.[11] Pemerintah federal Australia merumuskan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians pada tahun 2008. Ada dua tujuan yang dirumuskan yaitu: Mengembangkan kesetaraan dan keunggulan generasi muda Australia, dan seluruh generasi muda Australia menjadi pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan menjadi warga negara yang aktif dan inspiratif.

Melbourne Declaration merupakan rumusan yang dihasilkan oleh semua Menteri Pendidikan Australia baik dari pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Apa yang dirumuskan melalui itu kemudian diadopsi ke dalam Australian Education Act 2013 yang di dalamnya menyatakan bahwa semua siswa di semua sekolah berhak atas pendidikan yang sangat baik, yang memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi penuhnya sehingga ia bisa sukses, mencapai aspirasinya, dan memberikan kontribusi sepenuhnya kepada masyarakat, di masa sekarang dan masa depan.

Dari uraian di atas, pendidikan Australia memperlihatkan betapa pentingnya kualitas manusia yang akan diupayakan secara sadar melalui pendidikan. Terkait dengan kualitas tersebut, Australian Education Act 2013 menegaskan tidak boleh dibatasi oleh dimana ia tinggal, pendapatan keluarganya, sekolah yang diikutinya atau keadaan pribadinya. Sebelumnya dalam Australian Education Bill 2012 disebutkan tujuan pendidikan dalam rangka agar sekolah di Australia memberikan pendidikan yang sangat baik bagi peserta didik, berlaku sangat adil dan menempatkan Australia dalam lima negara yang berkualitas dalam lomba internasional di bidang membaca, sains dan matematika.[12]           

C.    Kurikulum Pendidikan di Australia

Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah, tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, the Australian Capital Territory (ACT) dan the Northern Territory, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah.

Pusat Pengembangan Kurikulum (Curriculum Development Centre/ CDC) dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi.[13]

Tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Pada umumnya format pengajaran pada pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya dengan di sekolah menengah, hampir semua siswa tetap berada dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada pula kecenderungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur tetapi beda umur, diajar oleh tim guru, dan siswa dikelompokkan dalam format-format kecil. Masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum, yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural.

Sesudah tahun 1970-an, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Diantara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternatif di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian kejuruan dan teknologi.[14]

Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan “Educating our Children to succed in the 21th Century”. Ada beberapa hal yang menarik dalam Curriculum Framework: Ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu cultural diversity, changes in the family structure, rapid pace of technologival change, global environmental issues, changing nature of social conditions, change in the workplace, inter-dependence in the global economy, and uncertain standards of living. Dan ada 5 karakteristik nilai yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu pursuit of knowledge and commitment to achievement of potential, self acceptance and respect of self, respect and concern for others and the rights, social and civic responsibility, and environmental responsibility. Curriculum Framework tidak menggunakan istilah “Berbasis Kompetensi”, namun menggunakan istilah “Student outcomes statement” atau dikenal dengan “Overarching statement learning outcomes”.[15]

Sekolah-sekolah di Australia mempunyai kurikulum nasional, tetapi DEA, school district, sekolah dan college mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kurikulum dan metode mengajarnya sendiri, yang pengembangan bisa berdasarkan kurikulum nasional atau tidak. Dengan kata lain, penggunaan kurikulum nasional sebagai guidelines sifatnya adalah pilihan, bukan suatu keharusan. Pemerintah federal membuat kurikulum guidelines, tetapi sekolah mempunyai otonomi untuk mengembangkan kurikulum sendiri, yaitu memutuskan sendiri apa yang akan diajarkan, berapa lama akan diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya. Dalam kaitannya bagaimana sekolah dioperasikan (dikelola), DEA membuat aturan dan kebijaksanaan dasar untuk sekolah. Dalam pengimplementasiannya di sekolah, sebelum kebijaksanaan DEA ini diimplementasikan, kebijakan tersebut dikembangkan dan dirumuskan secara terinci di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah oleh kepala sekolah, guru, school council (Parents and friends association/P&F).

Dalam hubungannya dengan akuntabilitas, setiap sekolah mempunyai school council. Kepala sekolah harus mengadakan pertemuan secara berkala dengan school council untuk melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan sekolah. Dengan kata lain, sekolah bertanggung jawab terhadap school council. Suatu hal yang sangat menarik adalah kebebasan setiap orang untuk datang dan mengadu tentang ketidakpuasannya dengan pelayanan pendidikan ke kantor Ministry of Education (DEA). Setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan oleh orang tua siswa atau masyarakat, senantiasa mendapat tanggapan yang serius dari Ministry of Education. Ini berarti bahwa secara tidak langsung sekolah bertanggung jawab kepada orang tua siswa dan masyarakat.[16]

D.    Bantuan Pemerintah Australia Terhadap Indonesia Bidang Pendidikan

1.      AusAID (Australian Agency for International Development) adalah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan nasional Australia.[17]

2.      Proyek Bridge Indonesia dengan Australia. Kegiatan utama program Bridge yaitu pertama program guru kunjung Australia memberi kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka di sekolah-sekolah Australia. Yang kedua pengembangan dan penyediaan sumber daya dan pelatihan online via internet untuk mendukung kemitraan sekolah yang berkesinambungan dalam jangka panjang.[18]

3.      Program Beasiswa pada Pendidikan Tinggi. Program ini dapat meningkatkan sumber daya, manusia dan ketersediaan calon-calon pemimpin dalam semua bidang sehingga mengurangi pengangguran.[19]

4.      Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP). Program ini, pemerintah Australia menyediakan dana untuk membangun 2000 sekolah atau madrasah yang akan menyediakan sedikitnya 330.000 tempat belajar formal dan non formal bagi anak Indonesia.[20]

5.      Professional Development for Education Personnel Programme (ProDEP) adalah program kemitraan Australia dengan Indonesia yang bertujuan mengembangkan sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan Sasaran Program ProDEP berskala nasional, yaitu mencakup 250 kabupaten atau kota di 34 provinsi di Indonesia.[21]

BAB III

KESIMPULAN

1.      Sistem pendidikan adalah federal dengan sistem pemerintahannya parlementer yang dipersatukan dalam suatu federasi yang disebut persemakmuran (Commonwealth). Federasi Australia terbentuk pada tahun 1901 yang terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori. Pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah. Struktur dan jenis pendidikan ada lima strata yaitu: sekolah dasar (primary school), sekolah menengah pertama (secondary or high school), sekolah menengah atas (senior secondary school), pendidikan kejuruan dan pelatihan (vocational education and training), dan pendidikan tinggi (university).

2.      Tujuan pendidikan: mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan.

3.      Kurikulum pendidikan: pusat pengembangan kurikulum dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi. Sesudah tahun 1970-an, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Diantara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti.

4.     

12

Bantuan pemerintah Australia terhadap Indonesia bidang pendidikan: AusAID (Australian Agency for International Development), Proyek Bridge Indonesia dengan Australia, Program Beasiswa pada Pendidikan Tinggi, Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP), dan Professional Development for Education Personnel Programme (ProDEP).

DAFTAR PUSTAKA

Abrar. Kurikulum Sejarah Jenjang SMA: Sebuah Perbandingan Indonesia-Australia.” Jurnal Pendidikan Sejarah 4, no. 1 (Januari 2015).

Afdhal. “Pola Kepemimpinan dan Sistem Manajemen Pendidikan di Beberapa Negara Persemakmuran: Suatu Kajian Analisa Perbandingan.” Ta’dib 13, no. 1 (Juni 2010).

Anggara, Billy. “Dampak Kerjasama Indonesia-Australia: Bidang Pendidikan (Studi Kasus Sister School SMPN 1 Tasikmalaya dengan Glenunga International High School Australia) 2012.” Jom FISIP 1, no. 2 (Oktober 2014).

Isri, Saifullah. “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia: Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia.” Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 1 (Juni 2015).

Saifullah. “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia).” Jurnal Ilmiah Peuradeun 2, no. 2 (Mei 2014).

---

[1] Abrar, “Kurikulum Sejarah Jenjang SMA: Sebuah Perbandingan Indonesia-Australia,” Jurnal Pendidikan Sejarah 4, no. 1 (Januari 2015), hlm. 15.

[2] Saifullah, “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia),” Jurnal Ilmiah Peuradeun 2, no. 2 (Mei 2014), hlm. 277.

[3] Ibid., 275.

[4] Saifullah Isri, “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia: Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 1 (Juni 2015), hlm. 38.

[5] Ibid., 37.

[6] Abrar, “Kurikulum Sejarah Jenjang SMA”, hlm. 18.

[7] Ibid., 19.

[8] Ibid., 21.

[9] Ibid., 21-22.

[10] Saifullah, “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia”, hlm. 276.

[11] Isri, “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia”, hlm. 36-37.

[12] Abrar, “Kurikulum Sejarah Jenjang SMA”, hlm. 17.

[13] Saifullah, “Konsep Pendidikan Jerman dan Australia”, hlm. 277-278.

[14] Ibid., 278-279.

[15] Ibid., 279.

[16] Afdhal, “Pola Kepemimpinan dan Sistem Manajemen Pendidikan di Beberapa Negara Persemakmuran: Suatu Kajian Analisa Perbandingan,” Ta’dib 13, no. 1 (Juni 2010), hlm. 57-58.

[17] Billy Anggara, “Dampak Kerjasama Indonesia-Australia: Bidang Pendidikan (Studi Kasus Sister School SMPN 1 Tasikmalaya dengan Glenunga International High School Australia) 2012,” Jom FISIP 1, no. 2 (Oktober 2014), hlm. 4.

[18] Ibid., 5.

[19] Ibid., 5-6.

[20] Ibid., 6.

[21] Ibid., 7

Share: